LBH CCI Sulteng Bangun Kolaborasi dengan Kesbangpol Morowali

Morowali, Sulawesi Tengah, LBH CCI Sulteng — Setelah membuka akses konsultasi hukum gratis bagi masyarakat Morowali, DPW Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Sulawesi Tengah melanjutkan penguatan komunikasi kelembagaan melalui silaturahmi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali pada 21 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya LBH CCI Sulawesi Tengah membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam bidang edukasi, informasi, konsultasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Silaturahmi dengan Kesbangpol Kabupaten Morowali

Ketua DPW LBH CCI Sulawesi Tengah, Suharman, bersama tim diterima dalam suasana silaturahmi dan komunikasi kelembagaan oleh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali.

Pertemuan tersebut turut melibatkan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Morowali, Ir. Muh. Rizal Baduddin, serta Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Silvana Muchlis, S.T.

Bagi DPW LBH CCI Sulawesi Tengah, komunikasi dengan Kesbangpol mempunyai arti penting karena keberadaan organisasi di daerah perlu dibangun secara terbuka, tertib dan tetap menghormati tugas maupun fungsi pemerintah daerah.

Kesbangpol Sambut Positif Kehadiran LBH CCI

Silvana Muchlis menyambut positif kehadiran LBH CCI bersama tim di Morowali. Ia menyampaikan rasa syukur atas silaturahmi tersebut dan melihat adanya peluang positif dari komunikasi serta kolaborasi yang dibangun.

“Kami bersyukur atas kehadiran LBH CCI dan teman-teman di Morowali. Tentunya kami menyambut baik silaturahmi dan kolaborasi ini.”

Ia berharap keberadaan LBH CCI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi hukum yang lebih mudah dijangkau. Tidak semua warga memahami ke mana harus menyampaikan persoalan atau langkah apa yang perlu dilakukan ketika menghadapi masalah hukum.

Pelayanan Hukum Menjadi Bagian dari Kebutuhan Masyarakat

Sehari sebelum pertemuan tersebut, DPW LBH CCI Sulawesi Tengah telah membuka akses konsultasi hukum gratis di Morowali. Layanan tersebut menjadi salah satu pintu awal bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, memahami hak dan kewajiban serta memperoleh informasi mengenai kemungkinan tindak lanjut yang sesuai.

Keberadaan pelayanan tersebut memberikan konteks terhadap komunikasi yang dibangun dengan Kesbangpol. LBH CCI tidak hanya memperkenalkan keberadaan organisasi, tetapi juga mulai menjalankan fungsi pelayanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan tetap dilakukan melalui proses penerimaan informasi, pemeriksaan awal dan penentuan tindak lanjut sesuai kompetensi serta kewenangan personel yang menangani.

Kolaborasi Tidak Menghilangkan Batas Kewenangan

Komunikasi antara LBH CCI dan Kesbangpol tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas ataupun kewenangan institusi lain. Kolaborasi diarahkan pada bidang yang dapat saling mendukung, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap edukasi dan informasi hukum.

Setiap pihak tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Bagi organisasi bantuan hukum, prinsip tersebut penting agar pelayanan kepada masyarakat berjalan secara profesional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Ketika suatu persoalan membutuhkan kewenangan profesi tertentu, tindak lanjut harus dilakukan oleh personel atau advokat yang sesuai. Sementara itu, komunikasi kelembagaan dapat membantu membangun jalur koordinasi yang lebih baik ketika masyarakat membutuhkan informasi atau rujukan.

Suharman Dorong Komunikasi yang Memberi Manfaat

Suharman menyampaikan bahwa komunikasi dengan berbagai pihak diperlukan agar upaya memberikan edukasi dan akses bantuan hukum kepada masyarakat dapat berkembang secara lebih baik.

“Kami berharap silaturahmi ini menjadi awal yang baik untuk membangun kerja sama yang lebih luas. Kami siap berkolaborasi dalam hal-hal yang memang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tetap menghormati tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.”

Menurutnya, keberadaan organisasi di daerah perlu diikuti dengan komunikasi yang sehat, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesiapan personel untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat secara tertib.

Dari Pelayanan Masyarakat Menuju Penguatan Kelembagaan

Rangkaian kegiatan pada Agustus 2026 menunjukkan perkembangan DPW LBH CCI Sulawesi Tengah secara bertahap. Setelah sebelumnya memperkuat struktur dan membuka jalur konsultasi hukum, organisasi mulai membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan keberadaan kelembagaan.

Pertemuan dengan Kesbangpol Morowali menjadi salah satu tahap penting karena mempertemukan kebutuhan pelayanan masyarakat dengan kebutuhan koordinasi organisasi di daerah.

Penguatan kelembagaan tersebut tetap harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kehadiran organisasi akan mempunyai arti apabila masyarakat memperoleh akses yang jelas, personel memahami tugasnya dan setiap tindak lanjut dapat dipertanggungjawabkan.

Komunikasi dan Pelayanan dalam Sistem Digital 3S

Seiring berkembangnya pelayanan dan aktivitas DPW Sulawesi Tengah, kebutuhan terhadap pencatatan serta koordinasi yang lebih tertib juga semakin besar. Hal tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan Sistem Digital 3S.

Dalam konsep tersebut, SIGAP menjadi gerbang pelayanan masyarakat, SIP membantu menata personel dan penanggung jawab, sedangkan SIAP membantu pengelolaan tugas maupun administrasi perkara ketika sebuah kebutuhan memerlukan tindak lanjut.

Sistem Digital 3S tidak menjadi dasar hubungan kelembagaan dengan Kesbangpol. Sistem tersebut merupakan instrumen internal DPW Sulawesi Tengah untuk membantu memastikan aktivitas pelayanan, penugasan dan dokumentasi dapat dikelola dalam satu ekosistem yang lebih tertib.

Memperluas Akses Pelayanan Hukum di Morowali

Silaturahmi LBH CCI DPW Sulawesi Tengah dengan Kesbangpol Kabupaten Morowali berlangsung baik dan menjadi salah satu jejak perkembangan organisasi setelah pelayanan hukum mulai dibuka kepada masyarakat.

Komunikasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hubungan kelembagaan yang sehat sekaligus membuka ruang bagi kegiatan edukasi dan pelayanan yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Bagi DPW LBH CCI Sulawesi Tengah, langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan membangun pelayanan yang semakin terkoordinasi dengan semangat Satu Sistem • Satu Data • Satu Pelayanan Hukum.

Sumber Rujukan: Inti Fakta Nusantara (IFN), publikasi mengenai silaturahmi dan kolaborasi LBH CCI DPW Sulawesi Tengah dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali pada 21 Agustus 2026. Naskah disusun ulang sebagai bagian dari jejak perkembangan kelembagaan dan pelayanan LBH CCI Sulawesi Tengah.