MOROWALI, LBH CCI Sulawesi Tengah — Ketua DPW Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Sulawesi Tengah, Suharman, A.Md., CFLE., CLA., menyoroti persoalan yang dialami Baso Ridwan, warga Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali. Sebuah rekaman suara yang diduga berisi seruan pengusiran telah berujung pada pengaduan polisi. Bagi Suharman, persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai perselisihan antarwarga, sebab ada hak seseorang untuk tinggal dan memperoleh perlindungan hukum yang harus dihormati.
Perkara itu mencuat di tengah sengketa lahan yang sedang diperiksa Pengadilan Negeri Poso. Baso menduga sikapnya ketika menghadiri persidangan sebagai saksi menjadi salah satu pemicu munculnya percakapan yang mempersoalkan dirinya. Ia kemudian membawa keberatannya ke kepolisian, sebelum memberikan kuasa pendampingan kepada tim LBH CCI Sulawesi Tengah.
Dalam rekaman yang dipersoalkan, terdapat ajakan agar Baso tidak dipilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ungkapan yang menurutnya merendahkan kehormatan, dan pembicaraan tentang kemungkinan mengusirnya dari Solonsa. Rangkaian persoalan itulah yang menjadi perhatian LBH CCI, terutama ketika perbedaan pendapat menyentuh hak pribadi warga.
Rekaman Suara Berujung Pengaduan di Wita Ponda
Baso pertama kali mengetahui rekaman tersebut pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 21.30 WITA. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan dari Poso menuju Desa Solonsa. Beberapa jam kemudian, Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 00.10 WITA, ia mendatangi Polsek Wita Ponda untuk menyampaikan pengaduan.
Peristiwa itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Kejadian Nomor STTL/49/XI/2026/Sek. Wita Ponda/Res. Morowali/Polda Sulteng, yang diterima petugas jaga Bripka Nasrul. Dokumen pengaduan menyebut Nurwati Sanampe, Kepala Dusun II Desa Solonsa, sebagai pihak yang diadukan terkait rekaman suara tersebut.
Dalam kronologi yang tercatat, pesan suara dikirim oleh seorang perempuan bernama Risna ke telepon genggam pihak yang ditulis sebagai “HJ. Mat”. Jalur penerusan pesan sampai akhirnya diketahui Baso tidak dijelaskan secara lengkap. Karena itu, pihak yang mengirim rekaman dan orang yang diduga berbicara di dalamnya merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Isi percakapan yang diterjemahkan menyebut ajakan kepada sejumlah ibu-ibu yang dikaitkan dengan kelompok Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Desa Solonsa agar tidak memilih Baso dalam pemilihan BPD. Pembicara juga menyinggung warga asli atau pribumi Solonsa. Nama WIA muncul dalam percakapan, tetapi hal itu tidak berarti organisasi tersebut secara kelembagaan terbukti terlibat.
Baso terutama mempersoalkan dua sebutan, yakni “munafik” dan “kurang ajar”. Menurut STTL, kedua ungkapan tersebut diarahkan kepadanya. Pembicaraan itu juga dikaitkan dengan uang kompensasi tanah dan kehadirannya dalam persidangan perkara yang melibatkan klaim keluarga Asdar.
Bagian yang paling disorot adalah ajakan untuk membuat surat agar Baso pindah dari desa. Dalam terjemahan rekaman terdapat kalimat:
“Orang begitu kita usir dari desa.”
Di bagian lain, pembicara menyatakan bahwa dirinya bukan provokator dan tidak bermaksud mengompori warga. Kedua bagian percakapan tersebut merupakan satu rangkaian yang perlu didengar secara utuh. Sementara itu, STTL secara tertulis memuat ajakan tidak memilih serta ungkapan yang dipersoalkan Baso; seruan pengusiran termuat dalam terjemahan rekaman yang menjadi sumber informasi perkara.
Baso juga menceritakan perkembangan saat ia hendak mengurus pencabutan pengaduan awal di Polsek Wita Ponda. Menurut penuturannya, Rahmat, yang disebut sebagai Kanit Reskrim Polsek Wita Ponda, menyampaikan bahwa Nurwati telah mengakui suara dalam rekaman itu sebagai suaranya dan menyebut ucapannya terlontar karena emosi serta sakit hati. Keterangan tersebut berasal dari cerita Baso mengenai informasi yang diterimanya, bukan pernyataan langsung Nurwati kepada LBH CCI.
Jejak Foto Persidangan dan Pembagian Kompensasi Lahan
Apa yang dialami Baso tidak terlepas dari persoalan tanah yang lebih dahulu menimbulkan perbedaan pandangan di Solonsa. Sebuah foto ketika ia mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Poso beredar. Baso menduga foto tersebut ikut memicu pembicaraan tentang dirinya, meski hubungan antara peredaran foto dan pihak yang membuat rekaman belum dapat dipastikan.
Perkara tanah tersebut terdaftar dengan Nomor 138/Pdt.G/2026/PN Pso pada 7 Juli 2026. Semmang, ayah Asdar, menjadi penggugat terhadap Kepala Desa Solonsa, Kelompok Tani Tepoasoa, dan PT Sentosa Utama Nikelindo (SUN). Salah satu dokumen yang disebut mendasari klaim penggugat ialah Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) tahun 1997. Penentuan hak atas tanah itu masih berada dalam proses hukum perdata.
Selain foto persidangan, dokumentasi penerimaan uang oleh Baso beredar melalui WhatsApp dan disebut telah diteruskan berkali-kali. Ia merasa foto tersebut menimbulkan kesan keliru karena konteks pembagian kompensasi lahan tidak ikut dijelaskan. Siapa yang pertama kali menyebarkannya dan apakah penyebaran itu berkaitan dengan rekaman suara masih belum diketahui secara pasti.
Menurut Baso, uang itu merupakan bagian dari pembagian kompensasi lahan PT SUN yang melibatkan warga dari Dusun I sampai Dusun V. Ia mengaku menerima Rp1.700.000, sementara Sarto, warga Dusun I, memperoleh Rp2.230.000. Penerimaan uang tersebut, dengan demikian, bukan hanya dialami Baso.
Berbeda dengan keduanya, Moh. Nasir dari Dusun V disebut menolak uang pembagian karena telah mengetahui adanya klaim kepemilikan tanah. Informasi lain yang muncul menyangkut pembagian 40 persen dan 60 persen untuk kategori warga yang disebut non-pribumi dan pribumi. Besaran dan istilah tersebut merupakan bagian dari keterangan yang beredar; mekanisme maupun dasar pembagiannya masih memerlukan penelusuran dokumen.
Baso menuturkan bahwa ia dan Sarto semula belum memahami keseluruhan persoalan kepemilikan tanah. Ketika mengetahui lahan yang dipersoalkan diklaim sebagai milik Semmang, mereka menemui Asdar. Dalam pertemuan itu, Asdar disebut memperlihatkan dokumen atas nama ayahnya.
Penjelasan tersebut, menurut Baso, membuat dirinya dan Sarto bersedia memberikan keterangan di pengadilan. Ia menyebut keputusan itu diambil atas dasar kepedulian, rasa simpati, dan hati nurani. Adapun kekuatan bukti serta kedudukan hak atas objek sengketa merupakan hal yang diputuskan melalui proses persidangan.
Dalam perjalanan pengaduan rekaman suara, Baso sempat membuat surat pernyataan untuk mengurus pencabutan laporan awal. Namun, ia mengaku masih kecewa karena merasa belum memperoleh permintaan maaf maupun iktikad baik dari pihak yang diadukan. Peredaran dokumentasi penerimaan uang membuat keadaan, menurutnya, semakin sulit.
Pada 9 November 2026, Baso melanjutkan pengaduannya ke Polres Morowali. Sehari kemudian, 10 November 2026, ia menandatangani Surat Kuasa Khusus Nomor 022/DPW-SULTENG/LBH-CCI/XI/2026 untuk pendampingan oleh Hasan, S.H. dan Andi Abu M., S.H. dari LBH CCI Sulawesi Tengah.
Suharman Tegaskan Perlindungan Hak Warga, LBH CCI Uraikan Dasar Hukumnya
Suharman melihat dugaan seruan pengusiran sebagai perkara yang perlu mendapat perhatian serius. Warga boleh berbeda pendapat mengenai pemilihan BPD ataupun sengketa lahan, tetapi perbedaan itu tidak patut berkembang menjadi tekanan agar seseorang meninggalkan tempat tinggalnya. Inilah titik penting yang menjadi perhatian LBH CCI dalam pendampingan Baso Ridwan.
Hak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk bebas bergerak, berpindah, serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Hak tersebut tidak hilang hanya karena seseorang menjadi pihak dalam perselisihan masyarakat.
Persoalan pengusiran juga dikenal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 9 huruf d menyebut pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sebagai salah satu perbuatan yang dapat tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, pasal itu berbicara tentang perbuatan yang menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, bukan setiap pertengkaran atau ancaman antarindividu.
Dalam Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pengusiran atau pemindahan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk perbuatan yang dapat diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara lima hingga 20 tahun. Ketentuan itu menjadi pengingat betapa seriusnya hukum memandang pengusiran paksa dalam lingkup yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Dugaan ucapan terhadap Baso sendiri tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan unsur perbuatan yang benar-benar terjadi.
Aspek lain yang menjadi perhatian ialah istilah pribumi dan non-pribumi dalam perbincangan serta informasi pembagian kompensasi. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda bagi perbuatan menunjukkan kebencian berdasarkan diskriminasi ras atau etnis sebagaimana unsur yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman denda untuk ketentuan tersebut disesuaikan menjadi paling banyak kategori IV, yakni Rp200 juta. Penggunaan istilah dalam percakapan saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa unsur diskriminasi telah terpenuhi.
Dalam ranah informasi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE sebelumnya mengatur penyebaran informasi elektronik yang menghasut kebencian dalam Pasal 28 ayat (2), dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar menurut Pasal 45A ayat (2). Meski demikian, ketentuan itu hanya berlaku sampai diberlakukannya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Karena peristiwa Solonsa terjadi pada November 2026, penentuan pasal pidananya harus mengikuti hukum yang berlaku saat kejadian, bukan langsung menggunakan ancaman dalam pasal UU ITE yang masa berlakunya telah berakhir.
Ketentuan penghasutan juga mengalami perubahan. Dalam KUHP lama, persoalan tersebut dikenal melalui Pasal 160. Kini, Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penghasutan di muka umum dengan lisan atau tulisan agar orang melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan ancaman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Adapun Pasal 247 KUHP Nasional mencakup perbuatan memperdengarkan rekaman kepada umum atau menyebarluaskan hasutan melalui sarana teknologi informasi agar orang melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan. Ancaman yang diatur ialah penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori V. Unsur penghasutan dan cara penyebaran rekaman harus dilihat bersama, sehingga keberadaan pesan suara saja tidak serta-merta berarti seluruh unsur pasal terpenuhi.
Di luar ketentuan pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi salah satu landasan untuk mencegah perselisihan masyarakat berkembang menjadi pertentangan terbuka. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi bagian dari kerangka penyediaan akses keadilan, dengan mekanisme dan persyaratan penerapan yang diatur tersendiri.
Melalui kuasa yang diberikan Baso Ridwan, LBH CCI Sulawesi Tengah mendampingi langkah hukum berkaitan dengan pengaduan tersebut. Penanganan dugaan seruan pengusiran tetap dibedakan dari perkara kepemilikan tanah yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Poso. Pada saat yang sama, hak para pihak untuk memberikan penjelasan dan menempuh proses hukum tetap dihormati.
Perhatian Suharman pada perkara ini berpijak pada persoalan yang sederhana tetapi penting: sengketa tanah atau perbedaan pilihan tidak seharusnya mengusik hak seseorang untuk hidup tenang di lingkungannya. Penyelesaian melalui jalur hukum menjadi jalan yang ditempuh Baso bersama tim pendamping, agar perdebatan di tengah warga tidak berubah menjadi tekanan yang berkepanjangan.
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1); UU 39/1999 tentang HAM Pasal 27 ayat (1); UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 9 huruf d; UU 1/2023 tentang KUHP Pasal 246, 247 dan 599; UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 16; UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana; UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) (rujukan historis, berlaku sampai 2 Januari 2026); Pasal 160 KUHP lama (rujukan historis); UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; serta UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, sesuai konteks dan ketentuan penerapannya.
Informasi Terkait
Morowali, Sulawesi Tengah, LBH CCI Sulawesi Tengah — LBH CCI DPW Sulawesi Tengah membangun komunikasi dengan…
DPMD Provinsi Sulawesi Tengah menyambut positif rencana Diklat Paralegal LBH CCI DPW Sulteng. Pertemuan membahas edukasi…
DPW LBH CCI Sulteng berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Sulteng mengenai edukasi hukum, layanan bantuan hukum gratis,…
LBH CCI Sulteng bertemu Biro Hukum dan Protokol Sulteng untuk membahas pendidikan paralegal dan bantuan hukum…